1.Serangan politik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Gibran Rakabuming Raka jangan hanya dilihat dan berhenti disitu saja.Para ahli mencoba melihat akan motif motif yang tidak kelihatan dimana akan halnya mereka mengkaitkan itu dengan masalah ekonomi khususnya dengan kebijakan hilirisasi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo nanti . Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral Indonesia dengan mengolahnya di dalam negeri sebelum diekspor. Langkah ini telah menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak internasional, termasuk Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang menganggap kebijakan ini mengganggu rantai pasokan global12.
2.Dari sudut pandang politik ekonomi global, kebijakan hilirisasi Indonesia dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan daya saing industri domestik. Dengan mengolah mineral di dalam negeri, Indonesia tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan pendapatan negara dari ekspor produk bernilai tambah tinggi12.
3.Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan. Negara-negara yang selama ini mengandalkan impor bahan mentah dari Indonesia mungkin merasa terganggu karena harus mencari sumber alternatif atau membayar lebih untuk produk yang sudah diolah. Hal ini dapat memicu ketegangan diplomatik dan ekonomi, seperti yang terlihat dari gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan kritik dari IMF12.
4.Jika Prabowo Subianto nanti mulai menjalankan tugasnya sebagai presiden, kemungkinan besar isu-isu politik panas akan terus digulirkan yang kalau digali akar masalahya ada pada proses hilirisasi dan kebijakan ekonomi lainnya .. Kebijakan yang mengubah dinamika rantai pasokan global selalu berpotensi menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Diantisipasi tidak tertutup kemungkinan kekuatan asing ikut meramaikan situasi perpolitikan di Indonesia. Rakyat pada umumnya diharapkan tidak mudah terpancing pada isu isu poiitik panas yang memecah belah karena akan merugikan kemajuan perekonomian kita sendiri. Disisi lain penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi dan bernegosiasi dengan mitra internasional untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan12.