Dari Mei 1998 ke Agustus 2025: Arah Kemarahan Rakyat Indonesia
PENDAHULUAN
Sejarah bangsa sering ditandai oleh momen-momen pergolakan besar, ketika suara rakyat memuncak menjadi teriakan kolektif di jalanan. Indonesia telah beberapa kali mengalaminya. Dua peristiwa yang paling menggetarkan adalah kerusuhan Mei 1998 dan demonstrasi besar akhir Agustus 2025. Sekilas keduanya tampak serupa: ada krisis, ada kemarahan rakyat, ada benturan dengan aparat, dan ada korban jiwa. Namun jika ditilik lebih dalam, arah kemarahan rakyat bergerak ke sasaran yang sangat berbeda.
I.Mei 1998: Krisis, Provokasi, dan Luka yang Dalam
1.Mei 1998 menjadi titik balik perjalanan bangsa. Krisis moneter yang melanda Asia menghantam Indonesia paling keras. Harga-harga melambung, lapangan kerja lenyap, dan kepercayaan pada pemerintahan Orde Baru runtuh. Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan dengan tuntutan jelas: turunkan Soeharto dan hentikan KKN.
2.Namun di tengah demonstrasi itu, terjadi tragedi. Gelombang kerusuhan pecah di Jakarta, Solo, Medan, dan beberapa kota lain. Toko-toko dijarah, pusat perbelanjaan dibakar, dan nyawa melayang. Yang lebih memilukan, provokasi terarah menjadikan etnis Tertentu sebagai kambing hitam. Mereka dianggap simbol ekonomi mapan yang “menjadi penyebab” penderitaan rakyat.
3.Musibah masih ditambah lagi dengan adanya berita Perempuan etnis Tertentu tadi yang mengalami kekerasan seksual
Tragedi ini bukan hanya soal politik, melainkan juga soal kemanusiaan yang tercabik-cabik. Luka itu masih membekas hingga kini, menjadi pengingat bahwa dalam situasi krisis, sentimen SARA bisa dipelintir untuk memecah belah bangsa.
Meski akhirnya Soeharto lengser dan Reformasi dimulai, ingatan akan penderitaan minoritas pada 1998 tetap menjadi noda kelam dalam sejarah kita.
II.Agustus 2025: Amarah yang Beralih Arah
1.Dua puluh tujuh tahun kemudian, Indonesia kembali menyaksikan ledakan protes rakyat. Bedanya, kali ini kemarahan tidak diarahkan kepada etnis tertentu, melainkan langsung kepada para pejabat negara dan aparat keamanan.
2.Semua bermula dari berita tunjangan perumahan DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Di tengah rakyat yang masih bergumul dengan biaya hidup, angka itu terasa seperti tamparan keras. Puncaknya, video viral anggota DPR yang berjoget di Sidang Tahunan MPR menambah bara di hati masyarakat.
3.Gelombang demonstrasi pun pecah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Bali. Rumah-rumah anggota DPR diserbu massa, gedung-gedung DPRD dibakar, dan jalan-jalan utama dipenuhi ribuan orang. Kemarahan semakin memuncak ketika seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aksi berlangsung. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa rakyat kecil kembali menjadi korban dari arogansi kekuasaan.
4.Yang menarik, berbeda dengan 1998, kemarahan rakyat 2025 lebih terfokus dan politis. Tidak ada isu SARA. Tidak ada minoritas etnis yang dijadikan sasaran. Amarah diarahkan lurus kepada elit politik yang dianggap hidup mewah, serta aparat yang dinilai represif.
III.Dari Kambing Hitam ke Akuntabilitas
1.Perbedaan arah kemarahan ini mencerminkan kematangan baru dalam kesadaran sosial bangsa. Pada 1998, rakyat yang marah mudah diprovokasi untuk melampiaskan frustrasi kepada kelompok etnis tertentu. Namun pada 2025, rakyat tampaknya belajar: masalah bukanlah etnis atau agama, melainkan kebijakan yang timpang dan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan.
2.Inilah yang disebut pergeseran dari mencari “kambing hitam” menuju tuntutan akuntabilitas. Rakyat menolak privilese yang berlebihan, menolak gaya hidup mewah pejabat, dan menuntut keadilan ekonomi yang nyata. Arah kemarahan ini, meski tetap menimbulkan kerusuhan, setidaknya menunjukkan bahwa kesadaran publik lebih matang dibanding 27 tahun lalu.
IV.Tantangan dan Harapan
1.Meski demikian, bukan berarti demonstrasi 2025 tidak menyisakan masalah. Kekerasan, pembakaran, dan bentrokan tetap membawa luka. Korban jiwa, trauma, dan kerusakan fasilitas publik menjadi konsekuensi yang harus ditanggung bersama.
2.Namun di balik semua itu, ada harapan yang bisa dipetik. Perubahan besar dalam bangsa sering lahir dari momen krisis. Reformasi 1998 melahirkan demokrasi yang lebih terbuka. Barangkali, gelombang protes 2025 bisa menjadi momentum untuk memperbaiki relasi antara rakyat, wakil rakyat, dan aparat negara.
3.Arah kemarahan rakyat kini sudah lebih jelas: bukan lagi melawan sesama warga, tetapi menuntut tanggung jawab mereka yang dipilih untuk melayani. Jika tuntutan ini dijawab dengan kerendahan hati dan reformasi nyata, maka dari tragedi bisa lahir pembaruan.
Penutup
1.Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa kemarahan rakyat adalah suara yang tidak bisa diabaikan. Mei 1998 memberi pelajaran pahit tentang bahaya provokasi SARA dan penderitaan minoritas. Agustus 2025 membuka bab baru: rakyat mengarahkan protes langsung kepada penguasa yang mereka anggap tidak adil.
2.Tugas kita bersama adalah memastikan kemarahan itu tidak berhenti pada kerusuhan, melainkan menjadi dorongan bagi perubahan nyata. Karena pada akhirnya, yang diharapkan rakyat sederhana saja: keadilan, kejujuran, dan pemimpin yang sungguh-sungguh mengabdi.