GLORIAVALE, MENNONITE DAN AMISH

by

 

MEMBANDINGKAN PERBEDAAN PERLAKUAN TERHADAP KOMUNITAS GLORIAVALE DAN KOMUNITAS MENNONITE ARGENTINA DAN KOMUNITAS AMISH USA

SERI 4 KOMUNITAS MASYARAKAT KHUSUS

Mari kita bandingkan perlakuan pemerintah terhadap Komunitas Gloriavale di Selandia Baru dengan kebebasan yang diberikan kepada kelompok-kelompok seperti Amish dan Mennonite di Amerika Serikat dan Argentina, terutama dalam konteks standar hak asasi manusia, hukum perburuhan, dan pelecehan seksual.

 

Perbandingan Perlakuan Pemerintah terhadap Komunitas dengan Gaya Hidup Khusus:

  1. Selandia Baru dan Komunitas Gloriavale:
  • 1.Intervensi Aktif Berdasarkan Standar Hak Asasi Manusia dan Hukum: Pemerintah Selandia Baru, melalui berbagai badan dan pengadilan, telah menunjukkan pendekatan yang lebih aktif dalam mengawasi dan mengintervensi urusan internal Komunitas Gloriavale. Hal ini didorong oleh tuduhan dan temuan terkait pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan pelecehan seksual.
  • 2.Penegakan Hukum Perburuhan: Pengadilan Ketenagakerjaan Selandia Baru telah memutuskan bahwa anggota Gloriavale yang bekerja dalam bisnis komunitas adalah karyawan dan berhak atas hak-hak pekerja sesuai dengan hukum nasional, seperti upah minimum dan cuti berbayar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ragu untuk menerapkan standar hukum perburuhan bahkan dalam konteks komunitas keagamaan tertutup.
  • 3.Respons terhadap Tuduhan Pelecehan: Pemerintah dan polisi Selandia Baru telah melakukan penyelidikan terkait berbagai tuduhan pelecehan di dalam Gloriavale, termasuk yang melibatkan pendirinya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum pidana dan melindungi anggota komunitas dari kekerasan dan pelecehan.
  • 4.Pengawasan Pendidikan dan Kesejahteraan Anak: Ada pengawasan terhadap sekolah Gloriavale untuk memastikan standar pendidikan minimum dipenuhi dan kesejahteraan anak-anak terlindungi. Ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak anak di bawah yurisdiksinya.
  • 5.Fokus pada Hak Individu: Pendekatan pemerintah Selandia Baru cenderung menekankan pada hak-hak individu di dalam komunitas, bahkan jika hal itu berpotensi bertentangan dengan norma-norma atau praktik-praktik komunal.

 

  1. Amerika Serikat dan Komunitas Amish/Mennonite:
  • 1.Tingkat Otonomi yang Tinggi: Pemerintah dan masyarakat di Amerika Serikat umumnya memberikan tingkat otonomi yang jauh lebih tinggi kepada komunitas seperti Amish dan Mennonite untuk mengatur kehidupan mereka sesuai dengan keyakinan agama dan tradisi mereka.
  • 2.Pendekatan “Non-Intervensi” yang Lebih Besar: Ada kecenderungan untuk menghindari intervensi dalam urusan internal komunitas ini kecuali dalam kasus-kasus pelanggaran hukum yang sangat ekstrem atau ancaman langsung terhadap keselamatan publik.
  • 3.Pengecualian atau Akomodasi Hukum Tertentu: Terkadang ada pengecualian atau akomodasi hukum yang dibuat untuk mengakomodasi praktik-praktik keagamaan mereka, misalnya dalam hal persyaratan pendidikan atau penggunaan teknologi.
  • 4.Fokus pada Kebebasan Beragama: Kebebasan beragama adalah prinsip fundamental di AS, dan ini seringkali diinterpretasikan sebagai memberikan ruang yang luas bagi kelompok-kelompok agama untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa campur tangan pemerintah.
  • 5.Kasus Hukum Terbatas: Meskipun ada kasus hukum yang melibatkan komunitas Amish atau Mennonite (misalnya terkait pendidikan anak atau perlakuan medis), intervensi pemerintah secara umum lebih terbatas dibandingkan dengan kasus Gloriavale di Selandia Baru.

 

  1. Argentina dan Komunitas Mennonite:
  • 1.Paralel dengan AS dalam Hal Otonomi: Pemerintah dan masyarakat Argentina juga cenderung memberikan otonomi yang signifikan kepada komunitas Mennonite untuk menjalankan gaya hidup tradisional mereka.
  • 2.Penghormatan terhadap Tradisi dan Cara Hidup: Ada pemahaman dan penghormatan terhadap tradisi dan cara hidup Mennonite, termasuk praktik pertanian tradisional dan sistem pendidikan mereka sendiri.
  • 3.Intervensi yang Lebih Sedikit: Dibandingkan dengan Selandia Baru dan Gloriavale, tampaknya ada intervensi pemerintah yang lebih sedikit dalam urusan internal komunitas Mennonite di Argentina terkait standar hak asasi manusia atau hukum perburuhan, selama tidak ada pelanggaran hukum pidana yang jelas.
  • 4.Fokus pada Kebebasan Beragama dan Budaya: Seperti di AS, kebebasan beragama dan berbudaya dihormati, memungkinkan komunitas Mennonite untuk mempertahankan identitas dan cara hidup mereka.

 

D.Perbedaan Mendasar dalam Pendekatan:

Perbedaan utama dalam perlakuan tampaknya terletak pada prioritas dan interpretasi nilai-nilai yang bersaing:

  • 1.Selandia Baru: Lebih menekankan pada penegakan standar hak asasi manusia dan hukum secara universal untuk semua individu di dalam negaranya, bahkan di dalam komunitas tertutup. Pemerintah cenderung lebih proaktif dalam menyelidiki dan menanggapi tuduhan pelanggaran, dengan fokus pada perlindungan hak-hak individu.
  • 2.Amerika Serikat dan Argentina: Cenderung memberikan prioritas yang lebih tinggi pada kebebasan beragama dan otonomi kelompok, dengan asumsi bahwa anggota komunitas secara sukarela memilih gaya hidup tersebut. Intervensi pemerintah lebih dibatasi kecuali dalam kasus-kasus pelanggaran hukum yang sangat serius.

 

E.Implikasi terhadap Isu-isu Spesifik:

  • 1.Hukum Perburuhan: Selandia Baru secara tegas menerapkan hukum perburuhan nasional untuk anggota Gloriavale yang bekerja, sementara AS dan Argentina mungkin memiliki pendekatan yang lebih akomodatif terhadap pengaturan kerja internal dalam komunitas seperti Amish dan Mennonite, yang seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip komunal dan bukan hubungan kerja tradisional.
  • 2.Pelecehan Seksual: Di Selandia Baru, tuduhan pelecehan seksual di Gloriavale ditanggapi dengan penyelidikan polisi dan proses hukum. Di AS dan Argentina, sementara pelecehan seksual tetap merupakan kejahatan, mungkin ada lebih sedikit pengawasan atau intervensi proaktif dalam komunitas tertutup kecuali jika dilaporkan oleh anggota komunitas itu sendiri.
  • 3.Hak Asasi Manusia secara Umum: Selandia Baru tampaknya memiliki kerangka kerja yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hak asasi manusia semua individu dihormati, bahkan dalam konteks komunitas dengan gaya hidup khusus. AS dan Argentina mungkin mengandalkan lebih banyak pada otonomi kelompok dan kebebasan individu untuk memilih gaya hidup mereka, dengan asumsi adanya persetujuan dan kesadaran penuh.

 

KESIMPULAN

1.Perlakuan pemerintah terhadap Komunitas Gloriavale di Selandia Baru sangat kontras dengan kebebasan yang dinikmati oleh kelompok seperti Amish dan Mennonite di AS dan Argentina. Selandia Baru menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dalam menegakkan standar hak asasi manusia dan hukum nasional, bahkan di dalam komunitas keagamaan tertutup, terutama ketika ada tuduhan pelanggaran, eksploitasi, atau pelecehan.

2.Sebaliknya, AS dan Argentina cenderung memberikan otonomi yang lebih besar kepada kelompok-kelompok ini berdasarkan prinsip kebebasan beragama dan berbudaya, dengan intervensi pemerintah yang lebih terbatas kecuali dalam kasus-kasus pelanggaran hukum yang sangat serius. Perbedaan ini mencerminkan prioritas dan interpretasi yang berbeda tentang bagaimana menyeimbangkan hak kebebasan beragama/berbudaya dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia semua warga negara.